Berita

SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Angka kemiskinan tersebut naik dibandingkan periode September 2019 yakni sebesar 4,94 persen.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja mengatakan, dalam perspektif penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatnya angka kemiskinan sebagai pengaruh pandemi tersebut merupakan sinyal bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinsos dan OPD-OPD terkait penanggulangan kemiskinan, segera mempersiapkan program yang pro poor atau program yang memihak pada orang miskin sebagai upaya antisipatif.

“Catatan pentingnya adalah sinergitas lintas sektor yang harus diperhatikan oleh seluruh OPD terkait. Untuk itu peran TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Bappeda sangat penting dalam mengkoordinasikan dengan baik segala program pro poor agar berfungsi optimal,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, pada Maret 2020 indeks kemiskinan sudah meningkat di angka 0,98 persen.

“Adalah berbanding lurus dengan dimulainya pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Gelombang PHK dan meliburkan karyawan dimulai juga pada akhir bulan Maret ini,” ujarnya.

Setidaknya, kata dia, hal ini mengindikasikan bahwa secara psikologis pandemi Covid-19 bahkan sudah menyebabkan keresahan sebelum ditetapkan kejadian luar biasa (KLB).

Dirinya menilai, melemahnya daya beli masyarakat sudah terlihat sejak awal pandemi. Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS tersebut, komoditi makanan menjadi penyumbang terbesar dalam meningkatnya angka kemiskinan.

“Hal ini juga menggambarkan bahwa memang ketahanan pangan masyarakat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pada setiap tingkatan. Kebijakan afirmatif, konstruktif dan holistik yang mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat perlu perlu kita pikirkan bersama,” ujarnya.*