INFORMASI SETIAP SAAT

- DIP 2021

- KKL Jadwal Kegiatan dan Cover 2021

- Program dan Kegiatan UPTD Perlindungan Sosial 2021

- Program dan Kegiatan Rehsos UPTD PSRTS 2021

- Program dan Kegiatan TU atau Penunjang UPTD PSRTS 2021

I. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025

a. Program/Kegiatan Tahun 2025 Sesuai Tugas dan Fungsi

b. Program/Kegiatan OPD Provinsi yang sedang dilaksanakan Tahun 2025 (Realisasi)

c. Program/Kegiatan OPD Provinsi yang telah dilaksanakan Tahun 2024 (Realisasi)

d. Dokumen Laporan Keuangan hasil audit Tahun 2024: - CALK - LRA - Neraca - Daftar Aset - Hasil Audit

e. Dokumen Keuangan DPA dan RKA Tahun 2025: - RKA - DPA 

f. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diumumkan dan telah diserah terima pekerjaan tahun 2024:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS

3. Spesifikasi Teknis

4. Rancangan Kontrak

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau lembar Data Kualifikasi

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilih

7. Daftar Kuantitas dan Harga

8. Jadwal Pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

9. Gambar Rancangan pekerjaan

10. Dokumen penawaran administratif

11. Surat Penawaran Penyedia

12. Sertifikat dan lisensi yang masih berlaku dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

13. Berita Acara Pemberian Penjelasan

14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi

15 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding

16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia

17. Laporan hasil pemilihan penyedia

18. Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

19. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

20. Surat Perintah Mulai Kerja

21. Surat Jaminan Pelaksanaan

22. Surat Jaminan Uang Muka

23. Surat Jaminan Pemeliharaan

24. Surat Tagihan

25. Surat Pesanan E-Purchasing

26. Surat Perintah Membayar

27. Surat Perintah Pencairan Dana

28. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

29. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

30. Berita Acara hasil Pemeriksanaan Pekerjaan (BAST)

31. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over

32. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

II. DOKUMEN SURAT-SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga

a. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi  atau bentuk lainnya Tahun 2024

b. Surat Perjanjian Kemitraan  Tahun 2024

c. Surat Perjanjian Swakelola  Tahun 2024

d. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2024

e. Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2024

2. Menyediakam dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat OPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2024

3. Menyediakam dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 2024

4. Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024

5. Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024

6. Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2024

7. Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

1. Daftar Informasi yang Dikecualikan

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH
• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN
• - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI BANTEN

• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU DI PROVINSI BANTEN

Pedoman Personel

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN

Pedoman Pengelolaan Administrasi

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Pedoman Pengelolaan Organisasi

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN (LAMPIRAN) 

Pedoman Pengelolaan Keuangan

• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1. Perjanjian Kinerja

Datar Hasil Penelitian

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Dinas Sosial

1. Pelayanan-Permohonan-Informasi-Publik

2. Permohonan-Informasi-Publik

3. Pemutahiran-dan-Penetapan-DIP

4. Pengelolaan-Keberatan-Atas-Informasi

5. Penanganan-Sengketa-Informasi

6. Uji-Konsekuensi-Informasi-Publik

7. Pendokumentasian-Informasi-Publik

8. Pendokumentasian-Informasi-yang-Dikecualikan