INFORMASI BERKALA

I. INFORMASI TERKAIT FUNGSI UTAMA OPD PROVINSI

1. Profil Banten & Dinsos
2. Deskripsi Tugas Fungsi Dinsos
3. Tugas dan Fungsi Dinsos (Pergub 48 Tahun 2022)
4. Profil PPID Pelaksana
5. Sejarah dan Kedudukan
6. Domisili
7. Ruang Lingkup
8. Visi dan Misi
9. Tugas dan Fungsi Dinsos
10. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
11. Struktur Organisasi
12. Struktur PPID Dinsos
13. Profil Pejabat
14. Maklumat Pelayanan:
15. - Maklumat Pelayanan
16. - SK Maklumat Pelayanan
17. Agenda Kegiatan
18. SK PPID

II. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

1. Penetapan DIP yang dikuasai Tahun 2025

III. INFORMASI DIKECUALIKAN

1. Informasi Dikecualikan hasil uji konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

1. Program dan Kegiatan
2. Penanggung Jawab dan Pelaksana
3. Target dan Capaian Program/Kegiatan
4. Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan
5. Sumber Anggaran
6. Agenda Kegiatan

INFORMASI PROGRAM KEGIATAN OPD PROVINSI SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

1. Program Kegiatan Tahun 2025 sesuai Tusi
2. Program Kegiatan 2025 (Realisasi)
3. Program kegiatan 2024 (Realisasi)

1. LHKPN Pejabat Publik :
2. - Plt. Kepala Dinas Sosial
3. - Esselon III
4. LHKASN :
5. - LHKASN-2021
6. - LHKASN-2024

I. LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran LRA : 
2. LRA 2019
3. LRA 2021
4. LRA 2022
5. LRA 2024:
6. - LRA Per Jenis
7. - LRA Per Sub Kegiatan
8. - LRA Per Objek
9. Laporan Neraca 2024
10. Catatan Atas Laporan Kas (CALK) 2024
11. Hasil Audit Inspektorat 2024
12. Daftar Aset dan Investasi

II. INFORMASI KEUANGAN

1. RKA Dinas Sosial :
2. - RKA 2019
3. - KAP 2019
4. - RKA 2020
5. - RKA 2021
6. - RKA 2025 
7. DPA Dinas Sosial:
8. - DPA 2019
9. - PPA 2019
10. - DPA 2020
11. - DPA 2021
12. - DPA 2022
13. - DPPA 2022
14. - DPA 2025
15. Realisasi Keuangan 2025

1. Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial
2. 1. Informasi Rencana Umum Pengadaan Sesuai SIRUP
3. 2. Paket Pengadaan Barang Jasa Tahun 2025 yang tercantum dalam LPSE, yang telah selesai serah terima:
4. a. Paket I
5. b. Paket 2
6. c. Paket 3
7. d. Paket 4
8. e. Paket 5 
9. 3. Paket Pengadaan Barang Jasa Tahuh 2025 yang tercantum dalam LPSE, masih berjalan belum serah terima:
10. a. Paket I
11. b. Paket 2
12. c. Paket 3
13. d. Paket 4
14. e. Paket 5

1. Laporan Layanan Informasi Publik 2022
2. Berita Acara Visitasi 2021
3. Laporan Layanan Informasi Publik 2021
4. Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik  Tahun 2020 ke KI
5. Laporan Layanan Informasi Publik 2020
6. Laporan Layanan Informasi Publik 2019

1. Permensos No. 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. UU No 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
5. UU Nomor 19 Tahun 2016
6. UU Nomor 5 Tahun 2014
7. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
8. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang PPID
9. Perki No 1 Tahun 2010 tentang Informasi Publik
10. UU Nomor 14 Tahun tentang KIP
11. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP
12. Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019
13. Pergub Nomor 86 Tahun 2016
14. Permanpan RB Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
15. Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS
16. Pergub Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
17. Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
2. Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa
3. Pengkualifikasian Informasi (Pengujian Konsekuensi)
4. Alur Permohonan Informasi

1. https://epormas.bantenprov.go.id/
2. https://lapor.go.id/
3. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik

LKIP

LAPORAN INFORMASI PUBLIK (LIP)

1. Laporan Informasi Publik (LIP) Tahun 2024

2. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik:

a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima

- Dokumen Jawaban PPID

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik

c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak

d. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik

Dokumen Alasan Pengajuan Keberatan

Standar Penanganan keberatan

Putusan Sengketa Komisi Informasi

2. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

3. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana

Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Data (PPID) Pelaksana

Desk PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Banten

Formulir Permohonan Informasi Publik

Formulir Keberatan Informasi Publik

Jadwal Pelayanan Informasi Publik: - SK PPID, -Jadwal Pelayanan

Layanan Pendukung

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

LINK MEDIA SOSIAL INFORMASI PUBLIK

https://www.instagram.com/reel/DLU07xBvX7D/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==