Irjen Kemensos Pastikan Ujian SDM PKH Tidak Ada Kecurangan
Sumber Gambar :SERANG - Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi rebutan pelamar. Hal itu terbukti, dari 144.301 pelamar, hanya 65.178 yang masuk verifikasi.
Mereka pun akan kembali menjalani test ujian tertulis secara serentak. Diantaranya, ujian test tulis dilakukan di Provinsi Banten.
Irjen Kemensos RI, Dadang Iskandar menjelaskan, sebanyak 202 calon SDM PKH melakukan test untuk bersaing menduduki jabatan sebagai pendamping, administrator pangkalan data dan koordinator Kabupaten maupun Kota di Provinsi Banten.
“Banyaknya peminat untuk menjadi pendamping PKH. Inipun menunjukan antusiasme masyarakat, padahal yang akan kita ambil sebanyak kurang lebih 100 orang,” kata Dadang, seusai acara ujian pendamping PKH se-Provinsi Banten, di Hotel Swissbellin, Jalan Raya Jakarta, Cikande, Kabupaten Serang, Kamis (12/12/2019).
Dadang juga menambahkan, SDM PKH diminta untuk tidak sebatas mencatat dan menfasilitasi penyaluran bantuan. Tetapi juga, memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bisa mandiri dan lepas dari masalah kemiskinan yang mereka alami selama ini.
"Tugas yang lebih pokok lagi adalah membina KPM menjadi keluarga mandiri. Sehingga kedepannya, KPM bisa memperbaiki perekonomiannya sendiri," jelasnya.
Kemudian Dadang memastikan, ujian SDM PKH berlangsung dengan transparan dan independen. “Sebagai Inspektorat, kehadiran saya disini untuk memastikan ujian berlangsung transparan dan independen, tidak ada rekayasa ataupun titip menitip,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan, Kemensos RI, MO Royani menambahkan, seleksi ujian SDM PKH dibagi menjadi tiga gelombang, dan dilaksanakan diseluruh Indonesia. Uji test kopetensi dan psikotes dilakukan di Kabupaten Serang merupakan gelombang ke III.
“Untuk mengawal proses test berjalan secara fear, Kementerian melibatkan akademisi dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,” kata Royani.
Lanjut Royani, SDM PKH yang dinyatakan lulus ujian akan berkerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banten guna mengatasi kemiskinan yang ada, dan juga memastikan bantuan dari pemerintah bisa sampai kepada KPM.
Dikarenakan, kata dia, Kementerian Sosial mengalokasikan kurang lebih Rp 1 triliun untuk program pengentasan kemiskinan di Banten. Saat ini, ada 654.460 warga pra sejahtera atau sekitar 5,09 persen berdasarkan data tahun 2019.
"Jadi, pada 2020 nanti. Kami berharap jumlah penerima PKH dapat menurun, artinya mencerminkan tingkat kesejahteraan membaik," kata Royani.
Di ketahui, pada 2020 untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kemensos RI mengalokasi anggaran sekitar Rp 32 triliun. Banten mendapat alokasi sebesar Rp 1 triliun.
(sumber : Topmedia)