Berita

Lebak, 29 Mei 2025 — Gubernur Banten, Andra Soni, kembali menegaskan komitmennya terhadap pemulihan warga terdampak banjir bandang tahun 2020 dengan mengunjungi langsung lokasi relokasi penyintas di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong. Kunjungan yang berlangsung pada Kamis, 29 Mei 2025 ini dilakukan dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan bersama masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur tidak hanya berdialog terbuka dengan para penyintas, tetapi juga turut menikmati makan bersama dalam tradisi khas Banten, “babacakan”, yaitu makan bersama beralas daun pisang yang menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya ingin mendengar langsung dari masyarakat. Ini bukan hanya soal bantuan logistik, tapi menyangkut hak dasar, rasa aman, dan kepastian bagi warga yang telah lama menanti,” tegas Gubernur Andra Soni.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas penyaluran bantuan tahap pertama pada 26 Mei 2025 lalu, kunjungan Gubernur turut diiringi dengan penyerahan bantuan tambahan dari sejumlah OPD Provinsi Banten:

1. Dinas Sosial: total bantuan 315 Paket (Cigobang 221 dan tambahan Cipanas 94 paket permakanan).

2. Dinas Ketahanan Pangan: total bantuan beras 315 Paket (Cigobang 221 dan tambahan Cipanas 94 paket beras).

3.PMI: dari bantuan sebelumnya 100 Paket kebersihan, 50 School Kit dan tambahan 10 paket hygiene kit.

4. Dinas Kesehatan: pelayanan pemeriksaan kesehatan, 150 paket pembersih lantai dan 50 ember.

5. DP3AKKB Provinsi Banten: pelayanan Adminduk, serta paket sembako untuk kelompok rentan seperti anak stunting (15), ibu menyusui (13), ibu hamil (2), lansia (27), dan perempuan kepala keluarga (3).

“Bantuan tambahan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak berhenti di tahap awal saja. Kita terus kawal pemenuhan hak dasar penyintas, secara menyeluruh dan bertahap,” kata H. Zainal Abidin, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten.

Menurutnya, selain bantuan logistik, yang lebih penting adalah hadirnya negara secara fisik dan psikologis di tengah masyarakat yang membutuhkan. Dukungan yang diberikan juga menyasar anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya yang menjadi prioritas dalam setiap kebijakan perlindungan sosial.

Gubernur Banten menegaskan bahwa penanganan pascabencana yang lambat tidak bisa dibiarkan. Dua lokasi penyintas banjir bandang, yaitu Cigobang (221 KK) dan Cipanas (94 KK), kini menjadi tanggung jawab Provinsi karena program pusat belum berjalan optimal setelah tiga tahun berlalu.

Pemprov Banten telah menyiapkan tanah seluas 5,4 hektare milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan akan segera melaksanakan pematangan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Bila program pusat tidak terealisasi, maka pembangunan rumah akan dilakukan secara langsung oleh Provinsi Banten.

“Kami sudah siapkan mekanisme agar prosesnya cepat. Usulan dari bupati diverifikasi oleh Dinas Perkim, dan bila memenuhi syarat 8x8 meter, warga bisa segera dibangunkan rumah knock down,” ujar Gubernur Andra Soni, imbuhnya.

Plt. Dinas Sosial menegaskan bahwa Dinas Sosial hadir sebagai garda terdepan dalam Klaster Pengungsian dan Perlindungan, memastikan kebutuhan mendesak warga tidak tertunda, serta mendukung percepatan hunian tetap yang layak dan manusiawi.

“Tidak hanya logistik dan kebutuhan dasar lainnya, tapi juga rasa aman, identitas, dan masa depan. Kami bekerja lintas sektor agar tidak ada warga terdampak yang tertinggal,” ujar Dicky Hardiana, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten.

Kunjungan Gubernur yang berlangsung penuh kedekatan dan kekeluargaan menjadi momentum penting bagi warga Cigobang. Tradisi "babacakan" menjadi pengingat bahwa di tengah bencana, nilai gotong royong dan kepedulian tetap menjadi kekuatan utama masyarakat Banten.

Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa proses pemulihan akan terus dikawal hingga tuntas. Tidak hanya membangun kembali rumah, tetapi juga harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh penyintas.