Berita

Serang, 10 September 2025 - Dinas Sosial Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kampung Siaga Bencana (KSB) di Aula Gedung A, dengan diikuti 40 pengurus KSB dari delapan kabupaten/kota se-Banten. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Dicky Hardiana, menyampaikan bahwa forum ini diharapkan menghasilkan produk nyata untuk kepentingan masyarakat. “Kami berharap pengurus KSB dari kabupaten/kota saling bertukar pengalaman dan ilmu, lalu menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana di Banten secara efektif,” ujarnya. Dalam sambutannya, ia juga menegaskan bahwa semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos Banten, Zainal Abidin, menjelaskan bahwa KSB dibentuk karena kebutuhan masyarakat di wilayah rawan bencana. Relawan berasal dari berbagai profesi dan berperan aktif meski dengan keterbatasan logistik. “Harapannya, KSB dapat bekerja sama lebih erat dengan stakeholder, termasuk perusahaan dan CSR, sehingga penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Markas PMI Provinsi Banten, Embay Bahriyah, yang menegaskan bahwa PMI memiliki mandat undang-undang untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, pelayanan darah, dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam forum ini, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas agar penanganan bencana lebih terintegrasi. “Tujuannya agar PMI, dinas sosial, kesehatan, dan pihak lain saling melengkapi dengan pemerintah sebagai koordinator,” jelasnya.

Ketua Forum KSB Provinsi Banten, Beni Madsira, turut menyoroti pentingnya jejaring komunikasi relawan. Menurutnya, meski tanpa dukungan operasional rutin, KSB tetap menjadi garda terdepan di lokasi bencana karena berbasis masyarakat. “Kami membangun komunikasi dengan stakeholder, termasuk media, agar laporan bencana lebih cepat tersampaikan. Relawan KSB selalu hadir di lapangan sesaat setelah bencana terjadi,” ungkapnya.