Berita

Serang, 29 Juli 2025 — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Banten dalam rangka memperkuat koordinasi program pembinaan dan pemberdayaan bagi mantan narapidana terorisme (Napiter), serta penguatan strategi pencegahan radikalisme melalui pendekatan sosial.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Banten, H. Zainal Abidin, dan Kepala UPT Perlindungan Sosial, H. Sirojudin, beserta jajaran pejabat fungsional lainnya. Turut hadir perwakilan dari Direktorat Pencegahan BNPT, Densus 88, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Poin-Poin Penting Kunjungan: Penguatan sinergi antara BNPT dan Dinas Sosial dalam rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter, Evaluasi efektivitas pemberian bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran, Integrasi Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak mantan napiter, Pemanfaatan alat ukur tingkat radikalisme sebagai dasar pemberdayaan, Usulan kolaborasi lintas sektor untuk monitoring dan pengendalian bantuan.

Perwakilan BNPT menyampaikan bahwa pendekatan deradikalisasi yang diterapkan BNPT berbeda dengan penegakan hukum murni oleh kepolisian. BNPT menekankan rehabilitasi pasca-lapas dan reintegrasi sosial yang menyeluruh, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Dalam empat bulan terakhir, BNPT telah mengembangkan tools assessment untuk mengukur tingkat radikalisme dan efektivitas program pembinaan eks-napiter.

Pendekatan Humanistik dan Terukur, Perwakilan BNPT menyampaikan bahwa pendekatan deradikalisasi yang diterapkan BNPT berbeda dengan penegakan hukum murni oleh kepolisian. BNPT menekankan rehabilitasi pasca-lapas dan reintegrasi sosial yang menyeluruh, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Dalam empat bulan terakhir, BNPT telah mengembangkan tools assessment untuk mengukur tingkat radikalisme dan efektivitas program pembinaan eks-napiter.

Peran Strategis Dinas Sosial Banten; Dinsos Provinsi Banten menegaskan kehati-hatian dalam menyalurkan bantuan sosial karena terdapat data yang menunjukkan indikasi keterlibatan penerima dalam jaringan terorisme maupun perjudian daring. Proses verifikasi dilakukan melalui integrasi data DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), hasil penyatuan dari DTKS, P3KE, dan Sensus BPS.

Putus Mata Rantai Radikalisme; Kedua lembaga juga membahas integrasi Program Sekolah Rakyat, program prioritas nasional yang menargetkan anak-anak mantan napiter yang belum bersekolah, putus sekolah, atau hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Sekolah Rakyat bersifat berasrama dan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.

H. Zainal Abidin, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Banten menyampaikan, “Kami menyambut baik kolaborasi dengan BNPT. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesamaan visi dalam menangani isu radikalisme dengan cara yang lebih manusiawi dan terukur, demi ketahanan sosial masyarakat Banten.”

Dani Sudrajat, Kasubdit Binmas BNPT, menegaskan, “Peran Dinas Sosial dalam mendampingi eks-napiter sangat strategis. Kami berharap Dinsos bisa ikut terlibat langsung dalam proses asesmen dan pemantauan pasca-pemberian bantuan. Ini bentuk kerja sama konkret dalam membangun keamanan nasional berbasis kesejahteraan.”

Sementara itu, meski berhalangan hadir karena mengikuti rapat di Aula Gubernur, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Dicky Hardiana, turut memberikan tanggapannya, “BNPT dan Dinsos memiliki mandat strategis untuk membina individu dan keluarga yang rentan terhadap paparan radikalisme. Sinergi ini adalah bentuk komitmen bersama dalam mendorong reintegrasi yang bermartabat dan berkelanjutan.”

Kunjungan BNPT ke Dinas Sosial Provinsi Banten tidak hanya memperkuat kerja sama antar-lembaga, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam penanganan eks-napiter dan pencegahan terorisme berbasis sosial. Kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam pengawasan bantuan dan pengembangan sumber daya manusia yang tangguh terhadap pengaruh radikal.

BNPT dan Dinsos Banten sepakat untuk terus menjaga komunikasi, meningkatkan sistem monitoring bersama, dan memperluas jangkauan program pemberdayaan yang berkelanjutan.