BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO

BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO

Latar Belakang

Program Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Rastra mulai ditransformasikan menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih.

Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau melalui program BPNT dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. BPNT disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. 

 

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako.

Dengan program Sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

 

Tujuan Program

Tujuan program Sembako adalah: (a) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (b) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; (c) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan (d) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

 

Manfaat Program

Manfaat program Sembako adalah; (a) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; (b) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; (c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; (d) Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); (f) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan (g) Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Prinsip Utama Program

 

Prinsip Utama Program

Sembako adalah sebagai berikut: (a) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan dan e-Warong; (b) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako di e-warong terdekat; (c) E-Warong tidak memaketkan bahan pangan yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan; (d) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM; (e) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan; (f) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM; (g) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan (h) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku. Subsidi RASTRA 15,5 juta KPM 2016 2017 2018 2019 2020 PROGRAM SEMBAKO 15,6 juta KPM Subsidi RASTRA 14,3 juta KPM BPNT 1,2 juta KPM Bansos RASTRA 5,34 juta KPM BPNT 10,25 juta KPM BPNT 15,6 juta KPM 3

 

Besaran Manfaat Program

Program Sembako merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp150.000/KPM/bulan yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Dana bantuan program Sembako digunakan hanya untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di e-warong dan tidak dapat diambil tunai. Alat pembayaran yang digunakan dalam penyaluran Program Sembako adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai uang elektronik sehingga wajib dibawa oleh KPM pada saat pemanfaatan dana bantuan program Sembako di e-warong.

 

Jenis Komoditas Program

Komoditas bahan pangan yang diperbolehkan untuk dibeli KPM dengan menggunakan dana program Sembako di e-warong adalah sebagai berikut: • Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal lain seperti jagung pipilan dan sagu; • Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam dan ikan segar; • Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu; • Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur dan buah-buahan Dengan adanya gizi pangan seperti di atas, akan mendukung program Pencegahan Stunting.

 

Sasaran Penerima Manfaat

Program Sasaran Program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan (kabupaten/kota) sesuai alokasi yang disediakan Pemerintah, dan namanya termasuk di dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM Program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

 

E-warong Penyalur Program

Definisi e-Warong berdasarkan Perpres 63/2017 adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial oleh KPM, yaitu (a) Usaha kecil, Mikro dan koperasi; (b) Pasar tradisional, warung, toko kelontong; (c) E-warong KUBE; (d) Warung Desa; (e) Rumah Pangan Kita; (e) Toko Tani dan (f) Agen Laku Pandai dan lainnya. Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank yang sudah ada, toko/warung, pedagang sembako di wilayah setempat untuk dapat menjadi e-Warong penyalur program Sembako.

Penetapan e-Warong sepenuhnya menjadi wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Jumlah e-warong menyesuaikan dengan jumlah dan sebaran KPM di setiap desa. 4 Bank Penyalur menyediakan mesin pembaca KKS/mesin EDC untuk setiap e-Warong. Selain itu, E-Warong tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan, minimal harus menyediakan jenis bahan pangan sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan 1 jenis bahan pangan lainnya (sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral). E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.

E-warong juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas. Untuk BUMN, BUMDes beserta unit usahanya tidak diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani Program Sembako. Selain itu, ASN, Tenaga Pelaksana Program Sembako baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur Sembako. E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program Sembako oleh Bank Penyalur.

 

Mekanisme Pelaksanaan Program

 

Tahap Persiapan

Dilakukan melalui penyiapan Pagu/jumlah KPM program Sembako Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta data Penerima Manfaat (Daftar KPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penyiapan data KPM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), yang dapat diakses melalui situs http://siks.kemsos.go.id/.

Untuk daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka data KPM yang akan digunakan adalah data yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola Kementerian Sosial.

Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penyiapan e-warong (penyalur program Sembako) oleh bank dilakukan dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum Program Sembako.

 

Tahap Sosialisasi dan Edukasi

Pelaksana edukasi program Sembako (antara lain mencakup: Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial, aparatur daerah, serta bank penyalur) menggunakan berbagai media seperti: rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis, surat edaran dari kementerian/lembaga negara terkait, dan poster/brosur. Sasaran edukasi dan sosialisasi program Sembako terdiri atas Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial, aparat desa, KPM, dan e-warong. Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya KPM mengenai tujuan,mekanisme pemanfaatan, dan saluran pengaduan program Sembako serta memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 HPK untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan program Sembako. Sosialisasi dan edukasi juga dilaksanakan kepada e-warong agar mampu melayani pemanfaatan Program Sembako. E-warong, sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, dipasang stiker logo khusus sebagai penanda bagi KPM.

 

Tahap Registrasi/Distribusi KKS

Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bank dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial melaksanakan distribusi KKS dan kelengkapannya kepada KPM yang telah dibukakan rekeningnya. Pada proses registrasi/distribusi KKS, calon KPM membawa kartu/dokumen identitas diri untuk dilakukan pencocokan dokumen sebelum KKS dibagikan. Saat registrasi, bank juga memberikan informasi kepada KPM mengenai lokasi e-warong yang dapat diakses dan meminta KPM untuk melakukan pengecekan kuota KKS di e-warong. Dalam hal ditemukan data KPM yang tidak sesuai (berupa kesalahan penulisan nama, NIK atau alamat) pada saat pelaksanaan registrasi, maka KPM dimaksud harus menyertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

 

Tahap Penyaluran

Transfer dana bantuan program Sembako ke rekening KPM dijadwalkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

 

Tahap Pemanfaatan

Pembelian bahan pangan dilakukan oleh KPM pada e-Warong menggunakan KKS. KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli sesuai ketentuan program Sembako. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako yang diterimanya.

 

Penggantian KPM

Penggantian KPM program Sembako dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan/nama lain. Perubahan data KPM dapat berupa penonaktifan/penggantian KPM, pengusulan KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM. Penggantian KPM dilakukan karena KPM: a. tidak ditemukan keberadaannya; b. meninggal dunia; c. sudah mampu; d. menolak menerima bantuan; atau e. memiliki kepesertaan ganda. KPM yang diusulkan sebagai KPM baru atau KPM pengganti adalah keluarga dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dianggap layak berdasarkan hasil musdes/muskel. Perubahan data KPM tersebut disahkan oleh Bupati/Wali Kota dan dimasukkan ke dalam Aplikasi SIKS-NG.

 

Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan program Sembako menggunakan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat/Masyarakat) yang dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN&RB), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Ombudsman RI sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan pengaduan program Sembako. Pengaduan terkait dengan program Sembako dapat disampaikan melalui: 1. Saluran SMS ke nomor 1708 2. Website: www.lapor.go.id 3. Tatap muka dengan menghubungi: a) Tenaga Pelaksana Bansos Pangan b) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota c) Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi d) Kantor Cabang atau Unit Kerja Bank Penyalur e) Sekretariat Bersama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di kabupaten/kota atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan Selain melalui saluran LAPOR, apabila terdapat permasalahan KKS patah/rusak/hilang/terblokir/saldo nol maka KPM melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Sosial atau bank penyalur melalui Pendamping Sosial dengan menyertakan dokumen pendukung.