Berita

JAKARTA - Presiden Jokowi telah menetapkan stimulus fiskal untuk jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan wabah COVID-19. Sebanyak Rp 25 miliar akan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial berupa paket sembako.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku pihaknya kini tengah mematangkan mekanisme penyaluran bansos paket sembako. Sasaran bansos adalah masyarakat di daerah episentrum penyebaran virus corona.   “Dalam paket stimulus itu, untuk social safety net sebesar Rp 110 triliun. Nah, untuk penyaluran paket sembako langsung ini, merupakan bagian dari dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, dengan nilai Rp 25 triliun. Mekanismenya bagaimana, kami rumuskan dalam satu-dua hari ini,” kata Juliari dalam siaran pers yang diterima kumparan pada Rabu (1/4).  Dia mengatakan pihaknya akan menerapkan social distancing dalam penyaluran bansos sembako tersebut. Sehingga tak terjadi kerumunan yang bisa berpotensi terjadi penyebaran COVID-19.  “Ini yang perlu diperhatikan. Kemensos melalui pilar-pilar sosial dan pendamping sudah menegakkan ketentuan ini. Mungkin juga nanti perlu melibatkan kepolisian agar tidak terjadi kerumunan,” kata Juliari.

Ia mengungkapkan penyaluran bansos paket sembako ini merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu di luar bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

“Sekaligus ini merupakan jawaban atas harapan publik, agar masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah yang terdampak penyebaran virus corona, segera mendapat bantuan,” kata Mensos.  Juliari membantah anggapan pemerintah lamban dalam merespons berbagai masalah yang dihadapi masyarakat terdampak wabah corona. Dia menjelaskan pemerintah perlu memperhitungkan dengan cermat agar tepat sasaran.

Social safety net sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona, kata Juliari, terbagi untuk sejumlah bidang. Yakni Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.  Di instansinya, selain sembako, Kemensos juga tengah membahas penambahan bantuan sosial kepada 3,7 juta pekerja sektor informal dengan Pemprov DKI Jakarta. Keberadaan bansos tersebut diharapkan dapat menahan keinginan masyarakat untuk mudik.

Sedangkan untuk Program Sembako dan PKH, Kemensos memastikan akan tetap disalurkan. Kemensos bahkan meningkatkan jumlah batuan Program Sembako, dari Rp150 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya menjadi Rp 200 ribu.  Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 15,2 juta KPM Program Sembako yang diberikan selama sembilan bulan, yakni dari Maret sampai November 2020.   Kemensos juga mempercepat penyaluran bantuan kepada 10 juta KPM PKH. Penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan sebanyak empat kali dalam setahun. Yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun. Untuk pencairan periode kedua, yakni pada bulan April dimajukan pada bulan Maret.   Demikian pula untuk pencairan periode ketiga Juli, akan dimajukan pada bulan April. Percepatan pencairan bansos PKH diharapkan dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak sehingga terhindar dari penyebaran virus corona.

(Sumber : Kumparan)