Berita

SERANG -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Sosial komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja dalam hal pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinsos Provinsi Banten, Dra. Nurhana saat mendampingi kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto sebelumnya menyebut Banten bisa menjadi role model dalam hal verifikasi dan validasi data kemiskinan kaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Kami menyambut baik opini Komisi VIII DPR RI terhadap proses pendataan di Provinsi Banten. Hal ini tidak lepas pula dari komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan updating data," kata Nurhana didampingi Plt Sekretaris Budi Darma Sumapradja, Rabu (1/7/2020).

Nurhana mengatakan, pesan yang disampaikan Komisi VIII DPR RI menjadi pelecut semangat pihaknya untuk menjadi lebih baik lagi.

"Opini Komisi VIII ini juga akan sekaligus menjadi pelecut bagi kami yang ada di OPD penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar senantiasa memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja dalam hal pendataan PMKS / PPS," kata Nurhana.

Dirinya berharap, pemerintah kabupaten/ kota juga konsisten terhadap pentingnya data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penentuan program penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Fase updating data sebetulnya diberikan ruang oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanggulangan fakir miskin yaitu dalam enam bulan sekali. Jadi Fase updating data itu sudah ditentukan waktu dan masa yang tepat, tinggal sebetulnya bagaimana pemerintah kabupaten kota dapat terus-menerus dengan baik proses pencacahan di lapangan. Tentunya dengan selalu menambah tenaga pencacah di lapangan juga operator yang paham cara pengolahan data kependudukan," katanya.

Sebelumnya, rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Yandri Susanto melakukan kunjungan spesifik dalam rangka Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19, di Pendopo Gubernur Banten.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kemensos Pepen Nazaruddin, Wali Kota Serang Syafrudin, serta Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

"Dengan kunjungan ini kami ingin Banten ini menjadi yang paling cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Nah kalau ini bisa dilalui dengan baik, insya Allah daerah lain mengikuti (Banten) sebagai role model," kata Yandri.

Pihaknya ingin semua pihak merasa terpanggil untuk memastikan bahwa data terkait penerima bansos itu adalah benar.

"Bukan data siluman, bukan data asal disajikan, tetapi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, bansos yang bersumber mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota itu bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak ada persoalan," tukasnya.*