Berita

SERANG - Dinas Sosial Provinsi Banten mengikuti kegiatan penyusunan RKA-K/L Sekretariat Jenderal TA. 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting yang diikuti oleh 34 provinsi seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan berlangsung mulai tanggal 17 - 20 Agustus 2020.

Beberapa hal yang disampaikan pihak Kemensos antara lain mengenai perencanaan program dan anggaran, arah kebijakan dan strategi kementerian, serta implikasi atas redesain sistem perencanaan dan penganggaran Sekretariat Jenderal.

Terdapat delapan poin berkaitan dengan perencanaan program, yaitu pertama meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kedua, meningkatkan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Ketiga, meningkatkan layanan sosial terpadu dan partisipatif.

Keempat, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Kelima, memperkuat skema pemutakhiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial.

Keenam, meningkatkan kualitas good governance dan pengawasan berbasis resiko. Ketujuh, membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif (bencana alam, bencana sosial, bencana non-alam).

Kedelapan, meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemerintah daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kemudian, ada lima arahan terkait implikasi atas redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

1. Bahwa program tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L. 

2. Sasaran program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional.

3. Kegiatan lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran yang mendukung terwujudnya sasaran program.

4. Keluaran kegiatan harus mencerminkan real work atau eye catching yang merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Rumusan keluaran dibedakan menjadi Klasifikasi rRncian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).