Berita

SERANG - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Bansos Pangan se Provinsi Banten tahun 2020, di Aula Inspektorat Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (7/2/2020).

Rakor tersebut dihadiri Kepala Dinsos Banten Nurhana, Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi, Kepala Dinsos Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari Perum Bulog dan perbankan. Rakor dibuka oleh Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi. Kemudiaan dilanjutkan dengan diskusi.

Dalam sambutannya, Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy senantiasa melakukan pengawasan terhadap program yang dibiayai APBD maupun APBN.

Pada kesempatan itu Kusmayadi juga mengingatkan semua pihak khususnya yang terkait dengan program bantuan sosial pangan agar berhati-hati dalam pengelolaannya.

"Sedikit saja penyimpangan akan kami periksa untuk klarifikasi, membuktikan apakah pelaksanaan bansos betul-betul sesuai dengan aturan tidak ada penyimpangan. Oleh karena itu bapak dan ibu sekalian, saya titip kepada para pendamping juga hati-hati, jangan sampai ada penyimpangan di program bansos pangan ini. Bisa saja di tingkat manajerialnya bagus tapi di tingkat operasionalnya kemungkinan ada penyimpangan," kata Kusmayadi.

Ia mengungkapkan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah juga tidak cukup hanya dari internal, tetapi masyarakat.

“Masyarakat sudah pintar mengawasi. Pengaduan dari masyarakat adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Konteksnya pengawasan terhadap pelayanan pemerintah,” cetusnya. 

Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, pihaknya akan melakukan monitoring terhadap setiap penyaluran bansos pangan dalam hal ini Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako.

“Kita akan monitoring setiap penyaluran, bagaimana kondisi e-warong maupun agen-agen yang tersebar di kabupaten/kota. Jangan sampai ada e-warong jadi-jadian. Ada e-warong ketika ada penyaluran bantuan. Begitu tidak ada penyaluran berubah jadi bengkel atau fotokopi,” tegas Nurhana.

Kepada para pendamping dirinya juga meminta agar minimal satu bulan sekali menyampaikan laporan terait hal tersebut.

“Akan sepakati bahwa pelaporan terkait penyaluran sembako ini akan dimaksimalkan . Terima satu bulan sekali laporannya. Kemudian saya laporkan langsung kepada Irjen (Kemensos),” tukasnya. 

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma Sumapraja mengatakan, penerima BNPT Program Sembako di Banten sebanyak 499.981 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 179.678 KPM di antatanya merupakan penerima Program Keluarga harapan (PKH).

“Tahun ini berbeda, namanya BPNT Program Sembako. Uyang diterima KPM dulu kan Rp 110 ribu per bulan, tahun ini Rp 150 ribu per bulan. Kalau dulu hanya beras dan telur, sekarang ada paket misalnya dengan minyak, daging,” ungkapnya. ***