INFORMASI SETIAP SAAT

I. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025

a. Program/Kegiatan Tahun 2025 Sesuai Tugas dan Fungsi

b. Program/Kegiatan OPD Provinsi yang sedang dilaksanakan Tahun 2025 (Realisasi)

c. Program/Kegiatan OPD Provinsi yang telah dilaksanakan Tahun 2024 (Realisasi)

II. DOKUMEN SURAT-SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga

a. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi  atau bentuk lainnya Tahun 2024

b. Surat Perjanjian Kemitraan  Tahun 2024

c. Surat Perjanjian Swakelola  Tahun 2024

d. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2024

e. Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2024

2. Menyediakam dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat OPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2024

3. Menyediakam dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 2024

4. Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024

5. Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024

6. Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2024

7. Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

Program Kegiatan Dinsos Sedang Dilaksanakan TA 2026

Pogram Kegiatan Dinsos Selesai Dilaksanakan TA 2025

1. CALK 
2. LRA
3. Neraca
4. Daftar Aset

DPA dan RKA Dinsos

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS

3. Spesifikasi Teknis

4. Rancangan Kontrak

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau lembar Data Kualifikasi

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilih

7. Daftar Kuantitas dan Harga

8. Jadwal Pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

9. Gambar Rancangan pekerjaan

10. Dokumen penawaran administratif

11. Surat Penawaran Penyedia

12. Sertifikat dan lisensi yang masih berlaku dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

13. Berita Acara Pemberian Penjelasan

14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi

15 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding

16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia

17. Laporan hasil pemilihan penyedia

18. Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

19. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

20. Surat Perintah Mulai Kerja

21. Surat Jaminan Pelaksanaan

22. Surat Jaminan Uang Muka

23. Surat Jaminan Pemeliharaan

24. Surat Tagihan

25. Surat Pesanan E-Purchasing

26. Surat Perintah Membayar

27. Surat Perintah Pencairan Dana

28. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

29. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

30. Berita Acara hasil Pemeriksanaan Pekerjaan (BAST)

31. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over

32. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

Dokumen Pengadaan Barang Jasa Tahun 2025

Daftar Memorandum of Understanding (MoU)  Dinsos

Surat Perjanjian Kemitraan

Surat Perjanjian Swakelola  Tahun 2024

Surat Perintah Tugas Kelembagaan

Dokumen Surat Menyurat Pimpinan Dinsos

Dokumen Persyaratan Perizinan Dinsos

Gambaran Umum Pelanggaran Pegawai Dinsos

Dokumen Peraturan Perundang Undangan

Dokumen Kebijakan Publik Dinsos

Metode Pembinaan Pengawasan & Monev Informasi Publik

Koordinasi & Konsolidasi Pengumpulan Dokumen Informasi Publik

Dukungan Anggaran Layanan Informasi Publik

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH
• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN
• - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

• - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI BANTEN

• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU DI PROVINSI BANTEN

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Dinas Sosial

1. Pelayanan-Permohonan-Informasi-Publik

2. Permohonan-Informasi-Publik

3. Pemutahiran-dan-Penetapan-DIP

4. Pengelolaan-Keberatan-Atas-Informasi

5. Penanganan-Sengketa-Informasi

6. Uji-Konsekuensi-Informasi-Publik

7. Pendokumentasian-Informasi-Publik

8. Pendokumentasian-Informasi-yang-Dikecualikan

Program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi OPD Provinsi