Kemensos RI Komit Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial


Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana hadiri Rapat Koordinasi Nasional Tahap I Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019  yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI, Rapat tersebut digelar di Hotel Redtop dan Convention Center, Pecenongan Street, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta.

Dalam arahannya Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, rapat koordinasi nasional data terpadu kesejahteraan sosial tahap I tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komitmen bersama terutama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data kesejahteraan  sosial  melalui  aplikasi  sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (siks-ng), sehingga ketepatan sasaran penerima manfaat program penyelenggaraan kesejahteraan social melalui penyediaan data yang akurat, up to date dan terintegrasi dalam satu data dapat tercapai.

“memandang hal tersebut, penting bagi Pemerintah Daerah  untuk mengupdate data dan mengalokasikan anggaran secara rutin dan memadai, serta menyiapkan sumber daya manusia mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi. hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

Lanjutnya, berdasarkan amanat undang-undang tersebut, dari kegiatan ini diharap bupati/walikota dapat berperan aktif dalam proses verifikasi dan validasi data terpadu dalam hal ini juga dinas social berperan  untuk melakukan pemilahan data  penduduk  yang  sudah  dan  belum  menerima bantuan  sesuai dengan persyaratan, dan pelaksanaan standar pelayanan minimal berpedoman pada data terpadu yang sudah tentu harus up to date.

 

“Kementerian Sosial secara berkesinambungan Memberikan dukungan terkait pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya -melaksanakan  rapat  koordinasi  data  terpadu nasional setiap tahun dalam rangka sosialisasi kebijakan dan menerima masukan/saran, -melaksanakan bimbingan teknis verifikasi  dan validasi data di 34 Provinsi, ini juga setiap tahun, dengan mengundang dua orang petugas siks-ng dari masing-masing Kabupaten/Kota, -melaksanakan bimbingan teknis siks-ng secara rutin 2 (dua) kali dalam sebulan dengan fasilitas pendaftaran peserta secara online, -menyediakan  sarana layanan helpdesk online untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis di lapangan,” Pungkasnya. [*]

 

 

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan