Peran Penting SDM Penyelenggara Kesos Dalam Mengawal Penyaluran Bansos


Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memandang penting peran sumber daya sosial dalam menyukseskan program nasional pengurangan kemiskinan.

 

“Mereka bisa melakukan tugas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), mengingat masih banyak mereka yang belum memahami tujuan dan manfaat program serta penggunaan teknologi dalam penyaluran bansos non tunai,” kata Mensos saat memberikan sambutan dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2019” di Jakarta, Kamis (21.02/2019).

 

Mensos menyatakan, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan data BPS per September 2018 sebesar 9,66 persen dari posisi Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan menekan angka Gini Rasio.

 

“Capaian ini perlu mendapat apresiasi karena pada saat inilah angka kemiskinan mencapai angka satu digit. Guna terus menurunkan angka kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui sejumlah program di kementerian dan Lembaga,” katanya.

 

Di antara program Kementerian Sosial adalah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta KPM dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Beras Sejahtera (Rastra) dengan target 15,6 juta KPM pertahun.

 

Seiring dengan itu kata Mensos, Kementerian Sosial juga melaksanakan berbagai upaya lainnya seperti pada tahun 2019 rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas menargetkan sebanyak 50.884 orang.

 

Kemudian rehabilitasi lanjut usia sebanyak 50.340 orang; anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan berkebutuhan khusus sebanyak 101.000 orang; dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza sebanyak 19.000 orang.

 

Yang tak kalah penting adalah bantuan KUBE untuk 101.800 KPM; rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi 14.000 KK; dan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Tepencil (KAT) sebanyak 2.099 KK.

 

“Dalam kaitannya dengan Pemberdayaan KAT, kita harus meningkatkan perhatian untuk menyatakan bahwa negara hadir di wilayah pinggiran terisolasi dan terpencil, serta memastikan warga KAT mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri,” kata Mensos.

 

Sejalan dengan itu, kata Mensos, Kementerian Sosial terus meningkatkan kualitas SDM dan partisipasi sosial seperti peningkatan kapasitas Pekerja Sosial.

 

Pengembangan aspek potensi dan sumber kesejahteraan sosial di antaranya terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial sebanyak 21.900 orang, pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 7.201 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 1.695 orang, Karang Taruna sebanyak 1.695, serta Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 499 lembaga.

 

Kembangkan SLRT

Selanjutnya guna menjamin setiap keluarga miskin dan fakir miskin memiliki akses terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, kata Mensos, Kementerian Sosial juga membangun dan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebanyak 150 Kab/Kota serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 300 desa/kelurahan.

 

“SLRT juga membantu dalam upaya up-dating data kemiskinan melalui penyediaan pre-list data kemiskinan yang saat ini program aplikasinya sedang disinergikan dengan SIK-NG. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam memperbaharui data kemiskinan di pusat dan daerah,” kata Mensos.

 

Mensos berharap, sumber daya sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Forum CSR dan Lembaga Kesejahteraan Sosial secara optimal dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di pusat dan di daerah melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan baik provinsi maupun kabupaten.

 

Tidak lupa Mensos berpesan agar seluruh peserta kegiatan untuk saling bahu membahu dalam memerangi hoaks, ini sangat penting, karena berita bohong atau hoaks ini jika tidak diperangi bisa memunculkan permasalahan sosial lainya.

 

“Saya yakin ibu bapak sekalian yang hadir di sini paham dan mengerti mana saja berita-berita bohong atau hoaks, dan mana berita yang benar, mari kita bersama-sama memerangi hoaks” ujar Mensos.

 

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, menambahkan bahwasannya Kegiatan rakor ini dimaksudkan untuk mencapai kesatuan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah serta menyusun Lagkah-langkah persiapan program dan kegiatan Ditjen Pemberdayaan Sosial.

 

 

“ Dari kegiatan ini saya mengharapakan masukan terkait kendala dalam proses pelaksanaan Program Dayasos di daerah tahun 2018 dan akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial”, Kata Dirjen Pemberdayaan Sosial. [*]


Tentang Kami


Statistik Kunjungan