Seksi Penyuluhan Kesos Dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PSDS) Sosialisasi Undian Gratis


Dinas Sosial Provinsi Banten melalui Seksi Penyuluhan Kesos Dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PSDS) gelar Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan undian gratis berhadiah.

Kepala Seksi Penyuluhan Kesos Dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PSDS) Iin mengatakan, Penyelenggaraan undian hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka usaha kesejahteraan sosial untuk masyaraklat, kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan undian sebagai suatu upaya dalam rangka peningkatan usaha kesejahteraan sosial.

“Terselenggaranya secara tertib pelaksanaan penyelenggaraan undian, Terpenuhinya kebutuhan dana sosial dari masyarakat bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial, Terwujudnya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah  dengan para penyelenggara undian, terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah di dalam    pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan undian, Terhimpunnya dana masyarakat untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial secara  transparan dan akuntabel, dan Termanfaatkannya dana masyarakat bagi kepentingan sosial secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna,” ujarnya.

Ia melanjutkan,  Masih ditemukan adanya penyelenggaraan undian yang belum atau tidak memiliki atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan Masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan   undian yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam  keputusan pemberian izin.

“tentu Masih ada penyelenggara undian yang tidak/belum menyampaikan   laporan    hasil kegiatannya kepada pejabat pemberi izin dan banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan   perundang-undangan yang berlaku mengenai undian,” katanya

Ia menyebutkan, Peningkatan kualitas SDM para petugas sumbangan sosial sehingga menjadi petugas yang profesional, Peningkatan penertiban dan pemantauan melalui pengawasan dan pengendalian, Peningkatan antisipasi dan pencegahan terjadinya penyimpangan pelaksanaan izin melalui  pengerahan, pembinaan, bimbingan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas di media cetak dan media elektronik.

“koordinasi antara pusat dan daerah termasuk dengan instansi terkait dan para penyelenggara undian, Penetapan kebijakan penyusunan pedoman dan panduan, penyempurnaan Juklak dan Juknis  termasuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai undian yang disesuaikan dengan perkembangan/teknologi serta perkembangan masyarakat, dan Penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh aparat yang berwenang baik melalui pembinaan secara preventif maupun represif,” pungkasnya. [*]


Tentang Kami


Statistik Kunjungan