Validasi Data PMKS, Harus Dimulai dari Tingkat RT


 

Untuk memastikan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran, Dinas Sosial Provinsi Banten mengimbau agar pendataan atau validasi data  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal itu penting dilakukan untuk menghindari kesahanan pendataan. Pasalnya, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, RT jauh lebih memahami kondisi sosial-ekonomi warganya.

“Biarkan di tingkat RT melakukan musyawarah terkait siapa yang berhak menerima bantuan,” kata Nandy saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Serang, Jumat (24/4).

Nandy menambahkan, pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 akan menjadi rujukan dalam menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak menerima manfaat program bantuan kesejahteraan sosial.

Di hadapan para pendamping PKH, Nandy menegaskan, para penerima manfaat PKH harus dipastikan mendapat jatah beras untuk rakyat miskin (raksin). Apabila masih terdapat PMKS yang belum memperoleh jatah raskin, pendamping PKH wajib berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Dinas Sosial Banten.

“Masalah kesmikinan bukan hanya pekerjaan dinas sosial, tetapi juga semua masyarakat yang mampu membantu, termasuk tetangga PMKS,” kata Nandy.

Perlu diketahui, Provinsi Banten menempati urutan keempat sebagai provinsi dengan jumlah kemiskinan terkecil secara nasional. Kenyataan itu, kata Nandy, tidak lantas membuat Pemprov Banten bergeming. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan melalui program kesejahteraan sosial harus terus dilakukan. []

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan