Pengembangan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat


Foto: Istimewa

Penyandang Disabilitas Berat adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilaitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kementerian Sosial RI telah melaksanakan kegiatan Asistensi Sosial bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) yang selanjutnya disebut Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Kegiatan ini telah ditetapkan sebagai Kegiatan Nasional sebagaimana Inpres Nomor 3 Tahun 2010  tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Kegiatan ASPDB atau sebelumnya dikenal dengan nama Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat (JS PACA) sudah diawali sejak tahun 2006, yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat untuk membantu memenuhi  kebutuhan dasar hidup  dan perawatan sehari-hari  berupa  uang   tunai  sebesar Rp. 300.000,- per orang per bulan, yang penyalurannya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, diberikan selama setahun.

Asistensi ini diberikan melalui wali dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan, peningkatan gizi, pembelian sandang, dan perawatan sehari-hari. Sejak tahun 2012 sampai saat ini, penyandang disabilitas penerima asistensi social adalah sebanyak 22.000 orang per tahun dan belum ada penambahan quota atau jumlah penerima dari estimasi BAPPENAS sebanyak 163.000 orang penyandang disabilitas berat.

“Sampai dengan saat ini usulan penerima ASPDB yang sudah masuk ke Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (RSODK) adalah 4.731 orang (daftar tunggu),” jelas Sabir Kasubdit Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial ODK pada kegiatan Persiapan Pengalihan (exit strategy) Program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan yang diikuti 90 orang peserta dari Para Pelaksana Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten/Kota,Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Bappeda . Untuk mempercepat keterjangkauan pemenuhan hak penyandang disabilitas berat kiranya diperlukan kegiatan-kegiatan terobosan yang dapat mengembangkan program ASPDB, ujarnya.

“Penerima ASPDB tahun 2006 akan diberhentikan,” kata Nahar (Dirut RSODK) dalam arahannya .

Mensos Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh data Penyandang Disabilitas Berat agar segera diserahkan pada beliau. Direktorat RSODK akan mengembangkan skema ASPDB  ke skema asistensi sosial berbasis keluarga dengan pengembangan kemampuan pemeliharaan kesejahteraan sosial keluarga yang mempunyai keluarga disabilitas berat, klasifikasinya adalah keluarga yang tergolong miskin, orang tua masih potensial dalam arti masih bisa dikembangkan potensi mereka dalam pemeliharaan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas Berat.

Sabir menambahkan, dengan adanya program ini, diharapkan keluarga mampu membiayai Penyandang Disabilitas Berat tanpa tergantung pada bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB).

“Penguatan program ASODKB menjadi pemberdayaan keluarga penerima ASODKB bagi yang memiliki embrio usaha dan masih produktif, Pemerintah daerah bekerja sama dengan ormas yang peduli dengan ODKB, Pembentukan Pokja Lintas Sektoral, Kemensos membuat MOU dengan Intansi terkait agar penanganannya lebih komprehensif,” jelas Sabir.

 

Sumber: https://www.kemsos.go.i


Tentang Kami


Statistik Kunjungan