Kadinsos Banten Ikuti Diskusi Virtual dengan BPK RI Perwakilan Banten

Kadinsos Banten Ikuti Diskusi Virtual dengan BPK RI Perwakilan Banten
Kadinsos Banten Ikuti Diskusi Virtual dengan BPK RI Perwakilan Banten

SERANG – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Dra. Nurhana, M.Si mengikuti zoom online meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, Rabu 12 Agustus 2020.

Pelaksanaan ekspose dan diskusi yang dibuka Sekda Banten Al Muktabar tersebut membahas mengenai proses bisnis penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. Turut Hadir Kepala Bappeda Banten Muchtarom, dan Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti.

Kadinsos Provinsi Banten Nurhana mengikuti zoom online meeting di ruang rapat Kadinsos Banten, Gedung Dinsos Banten, KP3B, Kota Serang.

Dalam diskusi tersebut, Kadinsos Provinsi Banten Dra. Nurhana, M.Si memaparkan berbagai hal terkait pendataan dampak orang miskin dan pendataan dampak ekonomi .

Selain itu, menyampaikan tentang penyaluran bantuan sosial meliputi upaya dan pelaksanaan agar tidak salah sasaran dan duplikasi, serta upaya dan pelaksanaan perolehan bantuan pada ketegori masyarakat paling berdampak untuk mendapat bantuan.

Diskusi tersebut digelar berangkat dari latar belakang persoalan Covid-19 yang menimbulkan berbagai dampak yang serius. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menjelaskan anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif.

Hal ini mengingat begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan, walaupun tidak berada di bawah garis kemiskinan, yang akan terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat kondisi tersebut.

Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait beberapa hal seperti desain proses bisnis dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, mekanisme pendataan masyarakat terdampak dalam masa pandemi Covid-19 di level daerah.

Kemudian, pengendalian intern dan pengawasan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dan sinergi antara berbagai unsur pemerintah dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 di daerah.