Kadinsos Banten Dorong Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Kadinsos Banten Dorong Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kadinsos Banten Dorong Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kadinsos Banten Dorong Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kadinsos Banten Dorong Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

SERANG - Data merupakan salah satu input yang berperan penting dan harus dianggap sebagai sumber daya yang dikelola sama baiknya dengan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ketersediaan data by name by address (BNBA) yang lengkap, akurat relevan dan up to date adalah persyaratan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Oleh karena itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mendorong optimalisasi kinerja para pengelola dan operator data baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga pemutakhiran DTKS bisa dilakukan percepatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 Tahun 2012 pada Bab IV pasal 9 (1) disebutkan bahwa pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilaksanakan oleh instansi sosial kabupaten/kota.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinsos Banten menggelar pemantapan operator data provinsi dan kabupaten kota, di Kantor Dinsos Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat 20 November 2020.

"Kegiatan ini untuk mendorong optimalisasi kinerja para pengelola dan operator data dengan memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas, khususnya terkait operasional dan pengolahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)" kata Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS, dan PSKS pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kufti Eka Prastia, menyampaikan sambutan Kadinsos Banten.

Dijelaskan, data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan data terpadu. Hal tersebut mengacu pada UU RI No. 13 tahun 2011 pada Bab III pasal 10.

"Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data diperlukan SDM yang mengerti teknologi informasi dan mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mengoperasikan khususnya aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial nex generation atau 'SIKS NG' yang dikembangkan Kemensos," katanya.

Kemensos juga telah mengembangkan 'SIKS NG' yang digunakan dalam kegiatan verifikasi dan validasi data melalui aplikasi SIKS DROID yang menjadi solusi peningkatan kecepatan, keakuratan, efisiensi dan kebermanfaatan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Saat ini batu satu daerah di Banten yang mengusulkan penggunaan aplikasi SIKS DROID.

"Diharapkan setelah kegiatan ini kabupaten/kota yang akan melaksanakan verifikasi dan validasi data dapat menggunakan aplikasi tersebut pada tahun yang akan datang," pungkasnya.

Dalam sambutannya, Kadinsos menegaskan bahwa data yang up to date dan akurat setiap saat akan menjamin ketepatan sasaran penerima program.

Pada kesempatan itu, Kadinsos menyampaikan beberapa hal penting sebagai langkah sinergi dengan kabupaten/kota dalam upaya percepatan pemutakhiran DTKS sesuai SKB tiga menteri.

Yaitu, melakukan percepatan pemutakhiran DTKS, meningkatkan kerja sama dengan BPS kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas SDM,

Pendataan penduduk miskin penyediaan anggaran untuk proses percepatan pemutakhiran DTKS sesuai kewenangannya 

Penguatan tata kelola DTKS yang terkoordinasi melalui optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota.

Menyampaikan hasil pemutakhiran DTKS by name by address kepada gubernur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.