Kabid Linjamsos Dinsos Banten Hadiri Kunker Komisi VIII DPR RI ke Pendopo Bupati Serang

Kabid Linjamsos Dinsos Banten Hadiri Kunker Komisi VIII DPR RI ke Pendopo Bupati Serang
Kabid Linjamsos Dinsos Banten Tajul Arifin mengikuti kegiatan kunker dalam rangka reses Anggota Komisi VIII DPR RI, di Pendopo Bupati Serang, Senin (15/2/2021).

Serang - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten melakukan pendampingan terhadap kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto ke Pendopo Bupati Serang, Senin (15/2/2021).

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI tersebut dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2020-2021.

Beberapa hal yang menjadi tema dalam reses tersebut yakni pengawasan proses belajar mengajar di madrasah dan pondok pesantren serta penanggulangan bencana dan penanganan bencana dengan metode tagana masuk sekolah/pesantren.

Hadir dari Dinsos Banten di acara tersebut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tajul Arifin.

Dikutip dari Antara, kunjungan kerja yang diterima langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah tersebut membahas berbagai persoalan terutama proses penanggulangan bencana hingga rencana pemutakhiran data kemiskinan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data kemiskinan di seluruh Indonesia.

Anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp1,3 triliun. Pemutakhiran dilakukan sebagai momentum untuk melakukan perubahan data penerima bantuan pemerintah. 

“Selama ini, kemauan dan semangat merubah data tidak ada, di pusat dan daerah tidak ada anggaran. Padahal saat ini, setiap bantuan ujungnya data. Oleh karena itu saat pandemi ini menjadi momentum kita untuk perbaikan data, jika data baik, apa pun program kita akan tepat sasaran,” ujarnya. 

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang dan Komisi VIII DPR saling memberikan masukan terkait program keagamaan dan sosial, terutama tentang pendataan kemiskinan. 

“Pemerintah sudah membuka ruang, meminta masukan kepala daerah untuk memperbaiki data,” ujarnya. 

Pemkab Serang mendukung proses pemutakhiran data kemiskinan. Dalam prosesnya harus melibatkan kepala desa hingga ke tingkat RT/RW. 

"Pemutahiran juga perlu melibatkan babinsa dan babinkambtibnas selaku aparatur TNI-Polri agar pendataan ini objektif,” katanya.