TUPOKSI

Seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan terbentuknya Provinsi Banten disertai penyerahan aset Kementerian Sosial, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 13 Desember 2002, dibentuklah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten.

Pada tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 9) dan diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan SOTK tersebut, Dinas Sosial merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang Bertanggung Jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Dinas Sosial Provinsi Banten mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang sosial.

 

7. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Sekretaris;
  • Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
  • Bidang Pemberdayaan Sosial;
  • Bidang Rehabilitasi Sosial;
  • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang sosial, maka mempunyai tugas pokok dan fungsi struktur kelembagaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.Penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
b.Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial sesuai Rencana Strategis Dinas;
c.Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
d.Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pemberdayaan Sosial;
e.Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
f.Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
g.Pelaksanaan dan koorddinasi kegiatan Dinas;
h.Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
i.Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup Dinas Sosial;
j.Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

2. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
b.Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
c.Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d.Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
e.Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f.Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
g.Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :
1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2)Sub Bagian Keuangan;
3)Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

 

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

 

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Social dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Pemberdayaan Sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan;
b.Penyusunan pedoman pengaturan pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan;
c.Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan;
d.Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemebrdayaan keluarga dan perempuan;
e.Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan;
f.Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, pemberdayaan komunitas dan masyarakat tertinggal serta pemberdayaan keluarga dan perempuan;
g.Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1)Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
2)Seksi Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat Tertinggal;
3)Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.

 

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Rehabilitasi Sosial.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.Perumusan kebijakan teknis operasional bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza;
b.Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza;
c.Pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza;
d.Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza;
e.Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza;
f.Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang perlindungan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan napza;
g.Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :

1)Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2)Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
3)Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza.

 

6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
b.Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi dibidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
c.Pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
d.Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
e.Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
f.Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang Perlindungan sosial korban bencana, Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
g.Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membawahi :

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; 
2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; 
3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

a.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
b.Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

8.Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

a. Balai Perlindungan Sosial (BPS)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perlindungan Sosial (BPS) pada Dinas Sosial Provinsi Banten yang melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar, anak balita terlantar, wanita korban tindak kekerasan dan penyandang cacat grahita, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1).Kepala BPS;
2).Kasubag. Tata Usaha;
3).Seksi Pelayanan dan Perawatan;
4).Seksi Penerimaan dan Penyaluran.

b. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) pada Dinas Sosial Provinsi Banten yang melaksanakan Pemulihan dan Pengembangan Sosial bagi remaja putus sekolah, wanita tuna susila, gelandangan/pengemis dan eks napza, dengan struktur sebagai berikut :

1).Kepala BP2S;
2).Kasubag. Tata Usaha;
3).Seksi Pemulihan dan Pengambangan Sosial;
4).Seksi Penerimaan dan Penyaluran.

 

VISI-MISI DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

 

VISI

Peran Dinas Sosial Provinsi Banten tidak terlepas dari kerangka untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang sosial. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam bidang sosial dalam kurun waktu tahun 2008 - 2012, maka Dinas Sosial menetapkan Visi 2012 - 2017 sebagai berikut :

 "Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

 

MISI

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten 2012 - 2017 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Sosial dan Provinsi Banten, khususnya pada Misi 4 : Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selara, Serasi dan Seimbang.

 

Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Banten menetapkan Misi 2012 - 2017 sebagai berikut :

  • Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur.
  • Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
  • Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL PROVNISI BANTEN

 

TUJUAN

Adapun tujuan atas setiap misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, mempunyai tujuan untuk Mewujudkan aparatur sebagai sumber daya manusia yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan sejahtera dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang mencerminkan citra dan kualitas lembaga;

2. Misi Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, mempunyai tujuan untuk Memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengakses dan memperoleh pelayanan sosial yang meliputi : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosialnya agar dapat hidup layak;

3. Misi “Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tujuan untuk Meningkatkan kepedulian dan sumber kesejahteraan sosial baik secara perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga dan dunia usaha dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

 

  • SASARAN

Adapun Sasaran Dinas Sosial Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, mempunyai sasaran untuk Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur dan meningkatnya dukungan sarana dan prasarana.

2. Misi Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, mempunyai sasaran untuk Menurunnya jumlah rumah tangga miskin dan meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3. Misi “Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai sasaran untuk Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan social,dunia usaha dan meningkatnya kelembagaan dan pembudayaan kesetiakawanan sosial.

 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

 

STRATEGI

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Sosial Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis “optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial”, ”peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial” dan “kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial”, juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten. 

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Banten yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan di bidang sosial pada tahun 2012 - 2017.

Adapun Strategi Dinas Sosial Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

  • Misi “Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, ditempuh melalui strategi “memantapkan struktur organisasi dan tatalaksana lembaga, meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM aparat, serta meningkatkan daya dukung  sarana dan prasarana yang memadai” dilandasi oleh penerapan prinsip tata Pemerintahan yang baik dan bersih.
  • Misi Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, ditempuh melalui strategi “mengedepankan pendekatan pelayanan sosial masyarakat dengan mengoptimalkan pembinaan dan pemanfaatan modal sosial (social capital) masyarakat”, sehingga prinsip kemandirian dan independensi masyarakat untuk berkembang dan berdayaguna sesuai dengan kemampuannya menjadi hal yang sangat penting dan krusial.
  • Misi “Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ditempuh melalui strategi “mengembangkan kemitraan dan partisipasi sosial” yang diwujudkan dengan terbangunnya kerjasama, kepedulian, keselarasan, kebersamaan dan jejaring kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra, serta adanya prakarsa dan peranan yang proporsional dalam pengambilan dan pemilihan keputusan”.

 

  • KEBIJAKAN

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2012 - 2017. 

Adapun Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, ditempuh melalui arah kebijakan “Meningkatkan kapabilitasi kelembagaan serta profesionalisme aparatur Pemerintah dalam pelayanan kesejahteraan sosial”.

2. Misi Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, ditempuh melalui arah kebijakan “Meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial,  meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin serta meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam proses dan pemanfaatan hasil pembangunan”.

3. Misi “Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ditempuh melalui arah kebijakan “Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. 

 

TANGGUNG JAWAB PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tanggungjawab Provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 27) :

1.  Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD;

2. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

3. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

4. Memelihara taman makam pahlawan;

5. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

 

KEWENANGAN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Wewenang Provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 28) :

1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang  kesejahteraan sosial;

2. Penetapan kebijakan kerjasama dalam penyelenggaraan kesos dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;

3. Pemberian izin dan pengawasan, pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

4. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

5. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Login

Jadwal Sholat

Prakiraan Cuaca

Banner

DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN pengumuman pertama dinas sosial provinsi banten Read More

Alamat Kami


  • Pemerintah Provinsi Banten

    Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1
    Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
    Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

    Email : infodinsos@gmail.com

    Website : www.dinsos.bantenprov.go.id

    Telp : (0254) 209955

  • Statistik Kunjungan


    User Online
    :
    11
    Today Visitor
    :
    36
    Month Visit
    :
    3.893
    Total Visit
    :
    125.181
    IP Address
    :
    54.146.5.43

    Form Pengaduan


    © 2015 Dinsos Provinsi Banten. Supported By